Potensi Korupsi di Danantara: Pelajaran dari Kasus Pengelolaan Keuangan Negara

Pembentukan Danantara, Sovereign Wealth Fund (SWF) Indonesia, telah menjadi perbincangan hangat. Dengan ambisi mengelola aset bernilai triliunan rupiah dan menarik investasi asing, Danantara dipandang sebagai salah satu instrumen penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, di balik harapan tersebut, kekhawatiran tentang potensi korupsi dan mismanajemen dana publik tak dapat diabaikan, apalagi jika melihat rekam jejak pengelolaan keuangan negara di Indonesia.

Mengapa Potensi Korupsi di Danantara Perlu Diwaspadai?

1. Besarnya Dana yang Dikelola
   Dana besar selalu berpotensi menarik praktik korupsi. Dengan modal awal Danantara yang mencapai 1.000 triliun rupiah, risiko penyalahgunaan dana untuk kepentingan pribadi atau kelompok menjadi sangat tinggi. Tanpa sistem pengawasan yang ketat, dana sebesar ini bisa disalahgunakan melalui investasi fiktif, mark-up proyek, atau alokasi dana ke sektor-sektor yang tidak produktif.
2. Pengawasan yang Minim dan Potensi Intervensi Politik
   Salah satu kekhawatiran terbesar adalah struktur pengelolaan Danantara yang berada di bawah pengawasan langsung Presiden. Ini membuka celah bagi intervensi politik yang dapat mengaburkan pertimbangan bisnis rasional. Kasus Jiwasraya dan Asabri adalah contoh nyata di mana intervensi dan kelonggaran pengawasan memicu kerugian negara hingga triliunan rupiah.
3. Struktur Kepemilikan yang Kompleks
   Konsolidasi aset BUMN dalam Danantara menciptakan struktur kepemilikan yang rumit. Dalam banyak kasus di Indonesia, struktur yang tidak transparan menjadi ladang subur untuk praktik korupsi. Ketika publik dan lembaga pengawas kesulitan melacak aliran dana dan kepemilikan aset, potensi korupsi meningkat.

Belajar dari Kasus-kasus Pengelolaan Keuangan Negara

Kasus Jiwasraya

Skandal Jiwasraya melibatkan kerugian negara hingga Rp16,8 triliun. Penyebab utama kerugian ini adalah pengelolaan investasi yang berisiko tinggi tanpa kajian memadai. Yang lebih mengkhawatirkan, investasi tersebut ternyata dipengaruhi oleh kepentingan pihak-pihak tertentu. Jika Danantara tidak memiliki kebijakan investasi yang transparan dan akuntabel, skenario serupa bisa terjadi.

Kasus Asabri

Kasus Asabri yang merugikan negara sekitar Rp22,78 triliun menunjukkan pola yang mirip dengan Jiwasraya: pengelolaan investasi yang buruk, intervensi politik, dan kurangnya pengawasan. Mengingat Danantara juga akan mengelola aset dalam skala besar, risiko terulangnya skandal seperti ini tetap mengintai jika tata kelola dan pengawasan tidak diperkuat.

Korupsi di Proyek Infrastruktur

Proyek-proyek infrastruktur skala besar di Indonesia sering kali diwarnai korupsi. Misalnya, kasus suap dalam pembangunan jalan tol dan proyek strategis lainnya. Mengingat Danantara berencana mendanai banyak proyek strategis nasional, risiko praktik korupsi serupa tetap mengintai.

Apa yang Harus Dilakukan?

1. Pengawasan Independen
   Pemerintah harus memastikan pengawasan Danantara dilakukan oleh lembaga independen. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan lembaga internasional dapat dilibatkan untuk menjamin integritas pengelolaan dana.
2. Transparansi dan Akses Informasi Publik
   Danantara harus menerapkan kebijakan keterbukaan informasi. Laporan keuangan dan keputusan investasi harus dipublikasikan secara berkala dan dapat diakses oleh masyarakat. Dengan begitu, publik dapat mengawasi dan memberikan masukan.
3. Audit Eksternal Berkala
   Audit eksternal secara rutin akan membantu mengidentifikasi potensi penyelewengan sejak dini. Audit ini sebaiknya dilakukan oleh auditor internasional yang memiliki kredibilitas tinggi.
4. Pemisahan Kepentingan Politik dan Bisnis
   Pemerintah harus memastikan bahwa keputusan investasi Danantara murni didasarkan pada pertimbangan bisnis, bukan kepentingan politik. Pembentukan dewan pengawas dari kalangan profesional dan independen dapat membantu mengurangi potensi intervensi politik.
5. Penegakan Hukum yang Tegas
   Indonesia harus menunjukkan komitmen terhadap penegakan hukum. Siapa pun yang terlibat dalam korupsi Danantara harus diproses hukum tanpa pandang bulu.

Kesimpulan

Danantara memiliki potensi besar untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun, tanpa pengawasan yang ketat, transparansi, dan akuntabilitas, potensi tersebut bisa berubah menjadi bencana finansial. Pelajaran dari kasus Jiwasraya, Asabri, dan korupsi proyek infrastruktur harus dijadikan rujukan untuk menghindari skandal serupa. Dengan pengelolaan yang bersih, Danantara dapat menjadi kebanggaan nasional. Namun jika tidak, Danantara berisiko menjadi catatan kelam baru dalam sejarah pengelolaan keuangan negara Indonesia.