Harga Saham Astra International Terjun Bebas Setelah Cum Dividen Tunai
JAKARTA, Sekilasinfo.net – Harga saham PT Astra International Tbk (ASII) mengalami penurunan hingga auto reject bawah (ARB) setelah cum dividen tunai di pasar reguler dan tunai berakhir pada Kamis (4/5/2023). Menurut data Bursa Efek Indonesia (BEI), saham ASII turun sebesar Rp 450 (6,82%) menjadi Rp 6.150. Penurunan tersebut sejalan dengan anjloknya indeks harga saham gabungan (IHSG) BEI.
Tidak hanya saham ASII, saham anak usahanya, PT United Tractors Tbk (UNTR), juga mengalami penurunan yang sama persis setelah cum dividen berakhir, mencatatkan penurunan hingga ARB berhari-hari. Bahkan, penurunan harga saham UNTR lebih tinggi dibandingkan dengan dividen yang akan didapatkan. Harga saham UNTR turun menjadi Rp 6.925, sementara dividen yang akan diterima adalah Rp 6.150. Hal ini memicu pemegang saham UNTR masuk ke dalam dividend trap, dimana total dividen yang didapatkan lebih rendah dari penurunan harga sahamnya.
Berdasarkan data, harga saham UNTR telah turun sebesar 22,28% dari Rp 31.075 pada 27 April 2023 menjadi Rp 24.150 pada penutupan perdagangan Jumat (5/5/2023). Sementara itu, Astra International akan membagikan dividen final senilai Rp 552 pada 19 Mei 2023 kepada pemegang saham yang memegang saham ASII hingga 4 Mei 2023.
Penurunan harga saham ASII dan UNTR terjadi pada saat IHSG juga mengalami penurunan. IHSG turun sebesar 1,72% menjadi 5.999 pada Jumat (5/5/2023), yang merupakan level terendah sejak Januari 2023. Penurunan ini terjadi karena adanya kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) sebesar 25 bps menjadi 3,75%, serta kekhawatiran pasar terhadap kebijakan ekonomi pemerintah yang belum jelas.
Sebelumnya, BI sudah beberapa kali menaikkan suku bunga acuan untuk menekan inflasi dan menjaga stabilitas ekonomi. Namun, kebijakan tersebut dinilai akan berdampak pada kinerja perusahaan dan pasar saham. Para analis memperkirakan bahwa penurunan harga saham ASII dan UNTR akan berlanjut dalam beberapa waktu ke depan, karena kondisi pasar yang belum stabil dan kebijakan pemerintah yang belum jelas.